Call us today 0363-23074

Quick Info : Ayooo buruan ikut kursus di Mandiri Bina Cipta [MBC]!! Dalam…

Berbagai Inkonsistensi Arah Kebijakan Pendidikan Masyarakat

Ditulis pada 06 Jan 2020 oleh putu mardika, hits : 413

Akhir-akhir ini, masyarakat Kampus, para pakar dan praktisi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non-formal ramai memperbincangkan berbagai kebijakan yang terkait dengan arah pendidikan masyarakat yang dinilai bertentangan satu dengan yang lain, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir Desember lalu.

Pada pasal 6 ayat c, Peraturan Presiden RI No 72/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mulai diundangkan pada 24 Oktober 2019 memuat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Namun, pada 16 Desember 2019, Presiden menerbitkan lagi Peraturan Presiden RI No 82/2019 yang menganulir peraturan sebelumnya tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah menghilangkan direktorat jenderal yang menangani urusan Pendidikan Masyarakat.

Kebijakan Baru Pendidikan

Kebijakan baru ini telah melahirkan berbagai polemik dan isu mendasar. Pertama, kebijakan ini terlihat seakan mengingkari perjalanan sejarah panjang (a denial of history) pembangunan pendidikan di negeri ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pada era pemerintahan kolonial, pada era Angkatan Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, misalnya, Pendidikan Masyarakat telah dijadikan pijakan pada seluruh upaya pencerdasan kehidupan bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang sudah berabad-abad lamanya. Pada Pasal 3 Anggaran Dasar Boedi Oetomo dinyatakan secara tegas arah kebangkitan perjuangan pendidikan pada:

  1. Usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya
  2. Peningkatan keterampilan pertanian, peternakan dan perdagangan
  3. Kemajuan teknik dan kerajinan
  4. Menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi
  5. Menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, dan
  6. Hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Kesadaran yang sama juga terlihat pula pada kelahiran Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922, yang berkembang pesat karena landasan filosofinya berbasis masyarakat sehingga mendapat dukungan luas dari para pemuka pejuang kemerdekaan bangsa untuk mengangkat martabat, memajukan dan melindungi hak-hak asasi bangsa yang terjajah.  Demikian pula ketika Indonesia sudah merdeka dari priode ke priode pemerintahan, sejak era awal kemerdekaan hingga ke priode Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla 2014-2019, urusan pendidikan masyarakat selalu mendapat tempat dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Barulah, pada priode pemerintahan ini, urusan pendidikan masyarakat dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlihat terabaikan.

Kebijakan Tidak Realistik

Kebijakan ini terlihat tidak realistik, tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak konsisten. Pada 6 Maret 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden meluncurkan Agenda Strategis Pendidikan Masyarakat di seluruh Indonesia dengan berfokus pada 18 kelompok sasaran masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kerawanan sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti petani miskin, masyakarat adat, pengungsi, buruh migran, anak dengan gizi buruk (stunting), dsb. Dari jumlah itu terdapat 128 agenda strategis nyata yang amat dibutuhkan oleh masyarakat dan mendesak segera dilaksanakan dalam berbagai kegiatan tri-dharma perguruan tinggi untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangannya.

Di hadapan sekitar 300 peserta Kongres Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (APENMASI) yang terdiri dari para pimpinan PTN dan PTS, dosen, peneliti, pengelola PKBM dan praktisi Penmas dari seluruh tanah air, Wakil Presiden menyampaikan urgensi Pendidikan Masyarakat untuk menjawab isu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial dan keterbelakangan, termasuk gizi buruk pada anak (stunting), buruh migran, anak putus sekolah, dsb. Wapres mendorong PTN dan PTS dan semua pihak terkait membentuk desa-desa vokasi yang sesuai dengan koridor ekonomi dan sumber daya dukung setempat, dan mengembangkan berbagai program pemberdayaan bagi warga yang tertinggal sesuai dengan misi pendidikan untuk semua (education for all). Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut terlihat jelas inkonsistensi arah pendidikan masyarakat dari sebelumnya.

Kebijakan Bukan Kepentingan Masa Depan

Kebijakan ini terlihat tidak berorientasi kepada kepentingan masa depan. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini tingkat kesenjangan sosial di tanah air masih amat tinggi, bahkan dilaporkan oleh Global Wealth Databooks (2016), Indonesia berada pada urutan ke empat terburuk di dunia, berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Dari perspektif pendidikan, kesenjangan ini sesungguhnya disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) antarwarga masyarakat baik di kota ataupun di desa, di Jawa atau di luar Jawa. Dari sudut pandang pendidikan, kesenjangan pengetahuan dan ketrampilan ini dinilai jauh lebih berbahaya daripada kurangnya keseimbangan pusat dan daerah karena pendidikan adalah satusatunya “jalur pemerata” (the great equalizer) yang didambakan orang tertinggal.

Solusinya

Ke depan harus semakin diperkuat institusi-institusi pendidikan yang sudah mengakar di masyarakat seperti PKBM, pesantren, kursus-kursus, Kejar Usaha, dan kelompok minat, yang akan saling memperkuat, dan saling melengkapi dengan institusi pendidikan persekolahan, sebagai agen perubahan yang akan membawa perubahan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Kebijakan Tereduksi Kepentingan Kursus Belaka

Kebijakan ini terlihat amat parsial, terisolasi dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah kebijakan yang mereduksi kepentingan pendidikan masyarakat ke hanya urusan kursus, keaksaraan dan kesetaraan yang pijakannya berbasis sekolah (pasal 15). Ini amat berbeda dengan mandat UNESCO (1995) yang spektrumnya lebih luas, meliputi: keaksaraan, kesetaraan, peningkatan kulitas hidup, income generating, pengembangan minat dan bakat, dan pembekalan kepentingan masa depan (future oriented program). Indonesia sebagai anggota PBB, semestinya kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil haruslah selaras dengan kesepakatan-kesepakatan internasional.

Terakhir, kerisauan atas hilangnya Pendidikan Masyarakat dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingatkan saya pada kerisauan serupa dari Paulo Frerei, enam dekade lampau di negaranya ketika ia masih bekerja sebagai dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Masyarakat dan Budaya di Universitas Recife, Brazil. Di awal 60-an, Paulo menyoroti bahwa sumber kesenjangan sosial, kemiskinan dan keterbelakangan Brazil adalah karena kesalahan mengelola pendidikan yang kering dengan penyadaran fundamental dan terisolasi dari kehidupan nyata masyarakatnya. Paulo sesungguhnya berharap jangan pernah lagi ada pemimpin yang main-main dengan pendidikan, menyerahkan urusan pendidikan ke orang yang tidak mengerti pendidikan karena pendidikan akan menentukan hidup matinya satu bangsa atau satu peradaban.

Ditulis oleh:
Prof. DR. Hafid Abbas (Guru Besar FIP UNJ, dan Konsultan Internasional UNESCO untuk Kawasan Asia-Pasifik 1992-1995)

dikutif dari : https://mentarinews.com/berbagai-inkonsistensi-arah-kebijakan-pendidikan-masyarakat/

October 2020
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
GALERI VIDEO